Beberapa waktu lalu, banjir dan longsor terjadi di beberapa titik di Pulau Sumatra. Tepatnya di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatra Utara, dan Provinsi Sumatra Barat. Dalam situasi bencana, ketakutan terbesar masyarakat bukan hanya apa yang terjadi, tetapi apa yang tidak mereka ketahui.
Di Sumatra, ketika ratusan warga menjadi korban, ribuan kehilangan rumah, dan banyak wilayah masih terisolasi, muncul satu pertanyaan yang sama dari masyarakat:
“Kenapa pemerintah terasa lambat mengambil langkah?”
Dan yang menarik, pertanyaan itu tidak selalu ditujukan pada lambatnya bantuan. Sering kali pertanyaannya muncul karena tidak ada kejelasan.
Ketiadaan informasi menimbulkan rasa ditinggalkan. Dan rasa ditinggalkan, pada akhirnya, menimbulkan kemarahan.
Laporan di banyak media menunjukkan kondisi yang berat, yaitu banyak wilayah masih terputus aksesnya, komunikasi seluler mati total di sejumlah titik, dan logistik tidak bisa masuk karena infrastruktur rusak. Di sisi lain, korban terus bertambah, baik yang tewas maupun hilang.
Dalam situasi seperti ini, warga hanya bisa mengandalkan satu hal, yaitu informasi resmi. Tetapi ketika informasi itu tidak datang, atau datang dalam potongan yang tidak lengkap, publik merasakan kehampaan yang memicu kegelisahan.
Masalah Utama: Jarak Komunikasi Publik
BNPB dan pemerintah pusat menyatakan bahwa tim telah digerakkan sejak hari pertama.
TNI, BPBD, relawan, dan logistik sudah diluncurkan. Namun di lapangan, banyak warga mengaku tidak tahu apa yang sedang dilakukan pemerintah.
Menurut laporan The Jakarta Post dan Al Jazeera, ketidakmerataan informasi membuat masyarakat merasa seperti berjalan sendirian.
Akses komunikasi putus, sumber informasi minim, banyaknya titik bencana membuat prioritas di lapangan menjadi sangat kompleks. Di sinilah jarak komunikasi itu muncul.
Warga melihat sedikit gerakan yang terlihat, sementara pemerintah mengklaim banyak hal dilakukan, tetapi tidak tersampaikan kepada warga yang paling membutuhkan kepastian.
Kontroversi Status Bencana Nasional
Salah satu pemicu terbesar kemarahan publik muncul ketika BNPB menyatakan bahwa bencana Sumatra belum memenuhi kriteria bencana nasional.
Alasannya kapasitas daerah dianggap masih mampu.
(Sumber: pernyataan BNPB via Detik & Tempo.)
Namun, laporan dari CNN Indonesia dan sejumlah media internasional menunjukkan bahwa korban sudah ratusan, kerusakan lintas provinsi, banyak wilayah terisolasi, kapasitas daerah sudah kewalahan, ketimpangan data inilah yang membuat publik mempertanyakan prioritas pemerintah. Ketika fakta lapangan tidak sejalan dengan narasi resmi, rasa percaya publik pun melemah.
Kenapa Publik Marah?
Karena mereka melihat realita yang tidak sejalan dengan penjelasan resmi. Warga meninggal, infrastruktur hancur, bantuan sulit masuk, komunikasi terputus, pemerintah pusat dianggap belum hadir penuh.
Kemarahan publik muncul ketika harapan bertemu dengan realita yang pahit.
Harapan masyarakat sederhana, yaitu informasi yang jelas, kehadiran yang nyata, dan sense of urgency.
Yang mereka dapatkan justru banyak penjelasan teknis dan bahasa birokratis yang sulit dipahami.
Dalam krisis, publik tidak butuh “alasan”, publik butuh rasa dilihat.
Apa Pelajaran Penting dari Gagalnya Komunikasi Publik di Situasi Bencana?
Dari kasus di Sumatra, ada lima pelajaran besar yang bisa dipetik:
1. Komunikasi harus transparan dan tepat waktu
Bahkan jika datanya belum lengkap, pemerintah perlu hadir.
“Ini yang kami tahu sekarang” jauh lebih melegakan daripada diam.
2. Empati harus muncul sebelum penjelasan teknis
Sebelum bicara tentang status bencana, kapasitas daerah, atau kriteria administratif,
yang dibutuhkan publik adalah kalimat sederhana:
“Kami bersama kalian.”
3. Sense of urgency harus terlihat dalam pilihan kata
Bahasa birokratis menciptakan jarak.
Bahasa manusia menciptakan kepercayaan.
4. Publik butuh keputusan yang jelas, bukan istilah rumit
Masyarakat ingin tahu apa langkah pemerintah, bukan definisi teknis yang panjang.
5. Komunikasi menentukan kepercayaan, dan kepercayaan menentukan kecepatan pemulihan
Ketika publik percaya, koordinasi dan bantuan berjalan lebih lancar.
Ketika publik tidak percaya, semua langkah pemerintah terasa terlambat.
Kenapa Komunikasi Begitu Penting Dalam Krisis?
Karena manusia bisa bertahan dalam situasi yang sulit,
tetapi manusia tidak bisa bertahan dalam rasa diabaikan.
Komunikasi bukan hanya alat informasi.
Komunikasi adalah bentuk kehadiran.
Di tengah bencana, komunikasi yang baik bukan hanya memberi tahu apa yang terjadi, tapi membuat masyarakat merasa tidak sendirian.
Di tengah bencana, yang paling dibutuhkan bukan hanya logistik dan keputusan resmi, tetapi kejelasan, kehadiran, dan rasa saling menjaga.
Semoga masyarakat di Sumatra diberi kekuatan, para relawan diberi ketahanan, dan para pengambil keputusan diberi kejernihan dalam bertindak. Kita mungkin tidak bisa menghentikan bencana, tapi kita bisa memilih untuk tetap bersama.